Kedudukan Guru dan Politik Indonesia
Logo PGRI |
Keadaan semacam
ini ternyata menjadi perhatian besar Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY). Oleh karena itu, pada kesempatan Hari Guru Nasional dan HUT
PGRI ke-68 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 27 November 2013 lalu, Beliau
berpesan hendaknya guru tidak terseret ke kancah politik praktis. “ Kepada para
politisi, jangan mengorbankan guru dengan cara meminta melalukan sesuatu yang
tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang, biasanya kalau ada apa-apa yang menjadi
korban juga guru” Himbaunya, seraya mengharapkan agar para gubernur, walikota
dan bupati memperhatikan hal ini. Namun, bukan berarti para guru menjadi apatis
terhadap politik di Indonesia, beliau juga berharap, agar guru berpartisipasi
dalam pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan Presiden (Pilpres) untuk
menggunakan hak suaranya, guna menentukan nasib bangsa ke depan. Hal ini
disampaikan di depan 10.000 guru dari berbagai daerah di seluruh Nusantara
dalam Peringatan HGN dan Hut PGRI Ke-68.
Disamping itu,
Presiden juga mengingatkan bahwa “bangsa yang unggul adalah bangsa yang
memiliki sumber daya manusia yang unggul dan maju pula. Manusia yang unggul
adalah hasil dari pendidikan yang maju. Guru dan dosen adalah penentu
keberhasilan dan kemajuan pendidikan kita, oleh karena itu, marilah terus kita
tingkatkan keunggulan dan daya saing bangsa, agar bangsa Indonesia makin ke
depan semakin maju, adil dan sejahtera”. Imbuhnya.
No comments:
Post a Comment